Pancasila dan Politik Belah Bambu

Politik Belah Bambu ini pernah saya dengar dari orang-orang tua (sunda) terdahulu. Hal ini mungkin diambil dari kebiasaan mereka ketika membelah bambu, maka kita akan menarik satu bagian ke atas dan menarik bagian lainnya kebawah. Artinya, ada pihak yang  dihormati di satu sisi, lalu di sisi lain ada pihak diinjak-injak.

Sedangkan Pancasila adalah jati diri bangsa, yang katanya merupakan sebuah sintesis yang sesuai dengan masyarakat Indonesia yang bermacam budaya, bermacam suku bahkan bermacam ideologi untuk mengikat mereka dalam sebuah wadah dan jiwa yang satu, yaitu Nasionalisme. Kurang lebih itulah kesimpulan yang saya ambil dari perkataan Jenderal (Purn) Surjadi Soedirdja (Ketua Dewan Pembina Yayasan Jati Diri Bangsa), di sela-sela Malam Renungan 64 Tahun Kemerdekaan RI di Lobby DPD RI Jakarta.

Namun bagaimana jika pemerintah justru menjadi pihak yang pertama kali meninggalkan jati dirinya itu, bagaimana jika pemerintah sendiri yang melanggar tiap poin “sakral” (yang dianggapnya tidak bisa diubah dan diganggu gugat) dari Pancasila ini??

Semisal dalam sila ke 4: “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, apakah rakyat sudah merasa terwakili oleh wakilnya masing-masing dalam hal mendapatkan apa yang menjadi haknya? Dan apakah wakil-wakil rakyat itu sudah mengedepankan kepetingan-kepentingan rakyat? Atau apakah pemerintah telah melaksanakan kebijaksanaan yang memihak rakyat??

Begitupun yang terjadi pada point terakhir, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Saya kira tidak ada keadilan sosial disini, selain kebalikannya; diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial ini terlihat pada beberapa contoh yang sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari namun entah karena apa, hal ini menjadi luput dari perhatian kita. Diskriminasi sosial ini tampak jelas dari pengelompokan beras “Raskin”, dimana bagi kalangan masyarakat yang kurang mampu secara finansial, beras ini adalah pangan alternatif yang mudah dijangkau di atas semua pangan biasa yang sangat mahal harganya (padahal sekalian saja yang lain dinamakan “Raskay” atau Berasnya orang kaya). Indonesia adalah Negara agraris, tapi kenapa rakyatnya kebanyakan tidak mendapat beras secara layak? Apakah karena haknya ada yang mengambil?

Contoh lain dari diskriminasi sosial ini terlihat pada pengusiran pengemis jalanan. Maaf saya bukan menjustifikasi tukang “peminta-minta” yang kita anggap mengganggu jalan atau pun pengemis yang hanya berpura-pura. Tapi masalahnya adalah ketika Negara lepas tanggung jawab atas hal ini. Dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 45, bahwa Negara akan menjamin kemajuan dan kesejahteraan umum, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun jika sudah begini, UUD 45 ini hanya akan menjadi sekedar komitmen para Founding Fathers yang terlupakan, karena tidak diimplementasikan secara konsekwen oleh para penerus yang menjadi pelakunya.

Sangat jauh bila dikatakan jika saya adalah seorang yang hendak membuat sebuah filosofi atau teori tentang kenegaraan, karena hal ini sungguh diluar keilmuan saya tentunya. Yang saya persoalkan adalah ketika saya sebagai “rakyat” merasa dan melihat ada ketidakadilan dan sewenang-wenangan dalam Negara yang didudukinya ini.

Menurut salah seorang ahli ilmu politik Roger F. Soltau, Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama “atas nama masyarakat”. Sedangkan fungsi dari Negara itu sendiri adalah :

1. Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat
Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

2. Melaksanakan ketertiban
Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damani diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat.

3. Pertahanan dan keamanan
Negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar.

4. Menegakkan keadilan
Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan.

Jadi, bukankah Negara itu pada dasarnya untuk kepentingan dalam rangka memakmurkan rakyat itu sendiri? Namun rasanya tidaklah begitu yang terjadi sekarang ini. Bahkan dalam hal penegakan hukum dan keadilan pun, Lembaga peradilan di Indonesia masih menempati posisi yang tertinggi sebagai institusi yang korup.

Survei Transparency International (TI) belum lama ini mengungkapkan bahwa di lebih dari dua puluh lima negara, setidaknya satu dari sepuluh keluarga harus membayar suap demi mendapat keadilan di lembaga peradilan. Di dua puluh negara lain, tiga atau lebih dari sepuluh keluarga melaporkan bahwa uang merupakan bagian dari usaha mendapatkan keadilan di persidangan. Di Indonesia bahkan diperoleh angka yang lebih tinggi, atau sejajar dengan negara Albania, Yunani, Meksiko, Moldova, Maroko, Peru, Taiwan, dan Venezuela.

Diskriminasi dalam hukum tergambar jelas dari perkataan Akere Muna: “Jika uang dan pengaruh adalah dasar keadilan, masyarakat miskin tidak dapat bersaing,” (Wakil Ketua TI dan presiden Afrika Pan Pengacara ‘Union).

Namun ternyata kekuasaan itu ajaib. Dengan kekuasaan, segala sesuatu menjadi sangat mudah dilakukan. Dengan kekuasaan, warna merah bisa dijadikan hitam, A bisa jadi B, bahkan 1+1 bisa jadi “sama dengan” 3 dengan kekuasaan dan kekuatan. Seperti yang dikatakan Prof. Miriam Budiardjo dalam bukunya bahwa “kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, seseuai dengan keinginan para pelaku.”

Yang saya sesalkan adalah ketika melihat tindakan para penguasa ini dalam memandang suatu persoalan secara sepihak. Ketika para pedagang kaki lima digusur dengan alasan penertiban dan keindahan kota. Padahal mereka dengan terpaksa berdagang disitu untuk sekedar mencari sesuap nasi untuk keluarganya. Di sisi lain pemerintah tidak lantas menyediakan tempat yang layak untuk mereka dalam hal pekerjaan atau setidaknya mengorganisir, tanpa menimbulkan kerugian di pihak rakyat. Lalu pada kesempatan lain para pengendara di Jakarta yang memberi sedekah kepada pengemis ditangkap dengan alasan serupa, melanggar Peraturan Daerah (Perda DKI tentang Ketertiban Umum nomor 8 Tahun 2007). Sungguh sangat ironis.. sedangkan para koruptor… berkeliaran dengan bebas.

_____________________________

About these ads

2 gagasan untuk “Pancasila dan Politik Belah Bambu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s